Sampah bukan sekadar urusan teknis, tapi panggilan moral dan intelektual menjaga keberlanjutan peradaban.
Tragedi Leuwigajah pada 21 Februari 2005 merupakan titik kelam dalam sejarah lingkungan Indonesia. Longsoran sampah dari TPA Leuwigajah menewaskan 157 jiwa, mengubur dua kampung di bawah gunungan sampah setinggi bukit. Cimahi sebagai salah satu wilayah terdampak tragedi, menyimpan luka dan sekaligus pelajaran penting: sampah bukan urusan teknis semata, melainkan cerminan tata kelola dan kesadaran kolektif warga kota Cimahi
Krisis sampah yang dihadapi banyak kota di Indonesia—termasuk Kota Cimahi—menyadarkan kita bahwa pendekatan model lama sudah tidak relevan lagi. Ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti Sarimukti telah menjadi masalah lingkungan, sosial, kesehatan dan ekonomi. TPA hanya solusi sementara, yang akan menimbulkan masalah baru.
Kita harus apresiasi dan dukung kebijakan Pemkot Cimahi, yang digulirkan sejak tahun 2023 yang mengusung gerakan dan kebijakan “Cimahi Zero to TPA”, karena tidak banyak kabupaten/kota di Indonesia yang berani berkomitmen secara terbuka dan menjadi kebijakan publik yang harus dijalankan.
Implementasi Cimahi zero TPA menggunakan model Manajemen Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di Tempat (MPS3T) berbasis Open Government dan penguatan ekosistem warga melalui Program Kampung Cendekia, untuk menjawab problema utama tata kelola sampah di Indonesia, yang hingga saat ini masih bermasalah, karena tata kelolanya yang tidak integratif dan kolaboratif.
Open Government menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan kebijakan publik: dari birokrasi tertutup menjadi tata kelola terbuka yang partisipatif dan kolaboratif. Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti: Informasi pengelolaan sampah dibuka untuk publik;, unsur akademisi, komunitas, pengusaha dan serta media terlibat secara signifikan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Menurut OECD (2017), “Open government in environmental issues fosters trust and delivers better policy outcomes.” Prinsip ini menjadi relevan untuk membangun kepercayaan dan kebijakan yang lebih baik, bagi terwujudnya integrasi program yang kolaboratif. Bagi terwujudnya keberperanan unsur pentahelix lainnya. Tugas menangani sampah, bukan hanya tugas DLH, tetapi seluruh ekosistem kota: dinas pendidikan, perguruan tinggi, masjid, sekolah, komunitas pemuda, media dan juga dunia usaha.
Melalui program MPS3T (Manajemen Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di Tempat), Cimahi menggagas gerakan Zero to TPA, yaitu menyelesaikan sampah di sumber—rumah, sekolah, masjid, dan kantor—tanpa bergantung pada TPA seperti Sarimukti. Hanya mungkin dapat dilakukan dengan solusi yang komprehensif, integratif dan kolaboratif, disertai keberperanan unsur pentahelix, pemerintah, akademisi, komunitas, media dan dunia usaha.
Kampung Cendekia adalah program kolaborasi yang inisiasi ICMI Orda Cimahi didukung Pemkot Cimahi, MUI Kota Cimahi, BNN Kota Cimahi dan LLDIKTI Wilayah 4 hadir sebagai ekosistem pembelajaran warga yang mengintegrasikan nilai spiritual, ilmu, dan aksi sosial. Di dalamnya, warga belajar memahami beragam masalah dan solusi terbaik secara inovatif dan kolaboratif. Mengelola sampah adalah ibadah ekologis yang wajib dijalankan.
Di kampung cendekia masjid, tidak hanya pusat ibadah ritual semata, juga menjadi pusat pendidikan ekologi berbasis nilai Islam; Sekolah dan perguruan tinggi mengintegrasikan kurikulum Green Character; Kader Cendekia menggerakkan dan membentuk komunitas peduli lingkungan, mendukung suksesnya program “Cimahi Zero TPA” secara berkelanjutan.
Program Cimahi Zero TPA bukan semata target fisik. Ini adalah jalan menuju kota yang berperadaban ekologis. Masjid, sekolah, dan RW bukan hanya titik layanan, tetapi simpul perubahan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator penggerak unsur lainnya untuk ikut terlibat secara kolaboratif. Seperti ditegaskan oleh Prof. Emil Salim (2020): “Lingkungan adalah amanah Allah yang harus kita jaga bersama. Pemerintah tak mungkin mampu sendiri, karenanya tugas merawat lingkungan itu adalah tugas kita semua.”
Maka, sinergi antara prinsip open Government dan implementasi program Kampung Cendekia menjadi harapan baru. Bukan hanya untuk mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi menguatkan warga menjadi pelaku perubahan untuk mendukung Cimahi kota peradaban. Kota yang berbasis spiritual, pendidikan dan kearifan lokal, yang peduli lingkungan.
Tragedi Leuwigajah harus kita maknai bukan hanya bencana fisik, tetapi juga simbol kelalaian kolektif dalam mengelola peradaban kota. Kini, Cimahi memiliki peluang menebus dosa masa lalu dengan melahirkan gerakan baru: kota yang tidak hanya bersih, tetapi cerdas, beriman, beradab dan mampu melakukan kolaborasi untuk mengatasi masalah bersama.
Lingkungan yang rusak adalah cermin manusia yang lalai. Tapi lingkungan yang terjaga adalah hasil dari implementasi keimanan, ilmu, dan peradaban. Implementasi Open Government dan Kampung Cendekia, adalah ihtiar bersama seluruh komponen strategis warga Cimahi sebagai penjaga amanah bumi. “Cimahi Zero TPA” bukan lagi utopia, melainkan wujud komitmen yang bisa dicapai secara bersama. Semoga !
Dr. Eki Baihaki, M.Si. Dosen Pascasarjana UNPAS,
Penulis buku “Manajemen Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di tempat (MPS3T), Ketua Citarum Institute
